Serahkan SIN kepada Bappenas, KPK Dukung Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama KPK, pada Tanggal 7 Agustus 2014 lalu menggelar diskusi membahas Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN ini diharapkan menjadi indikator efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Selama ini kan ranahnya agak terbatas, misalnya di pemerintah saja, eksekutif, dengan SIN ini mencakup semua. Bisa eksekutif juga, legislatif, yudikatif dan stakeholder lainnya, jadi termasuk swasta, masyarakat," kata Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2014).

SIN akan menjadi satu dari 3 indikator pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dua lainnya yang selama ini dipakai yaitu Indeks Prestasi Korupsi (IPK) dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Konsep SIN ini telah dicanangkan KPK sejak 2012 lalu. Namun, hingga kini
SIN masih terus disempurnakan. Pertemuan KPK dan Bappenas hari ini membahas terutama mengenai bagaimana menyusun SIN mulai dari konsep, metodologi, dan pengukurannya.

"Nanti kalau ini kemudian sudah bisa dihitung, keluar angka-angkanya, lalu bagaimana berkontribusi SIN ini kepada upaya yang jauh lebih efektif dan sistematis di pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan bisa dilihat progresnya dalam waktu ke waktu," jelas Armida.