Sambutan Menteri PPN atau Kepala Bappenas dalam Peluncuran Inpres no 7 tahun 2015

Praktik korupsi sampai saat ini masih menjadi musuh bersama Bangsa Indonesia karena telah merambah pada berbagai lini penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu visi dan misi Bapak Presiden yang tertuang khususnya Nawacita ke duaKami akan membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”; dan Nawacitake empat “Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”, telah kami jabarkan ke dalam RPJMN dan RKP untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan dan komitmen  negara dan Pemerintah dalam pencegahan korupsi.

Sesuai amanat Perpres No. 55 Tahun 2012, sejak Tahun 2012, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) setiap Tahun. Pada Tahun 2013, diterbitkan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK Tahun 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi PPK Tahun 2014. Inpres Aksi PPK memuat Aksi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Aksi PPK Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong keberlanjutan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta penjabaran dari Nawacita, disusun Aksi PPK Tahun 2015 yang dituangkan dalam Inpres No. 7 Tahun 2015

Penyusunan Aksi PPK Tahun 2015 telah melalui proses yang panjang. Bappenas telah mengkoordinasikan para pemangku kepentingan untuk menyusun Draft Aksi PPK Tahun 2015. Rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak Juni 2014 adalah sebagai berikut:

  1. Koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan dalam rangka identifikasi permasalahan korupsi dan masukan dari berbagai sumber, antara lain:
  • RPJMN 2015-2019;
  • Review pelaksanaan Aksi PPK Tahun sebelumnya (2013 - 2014);
  • Usulan Kementerian/Lembaga;
  • Usulan masyarakat sipil dan organisasi profesi;
  • Rekomendasi hasil review United Nations Convention Against Corruption (UNCAC);
  • Rekomendasi forum anti korupsi;
  • Masukan KPK;
  1. Focus Group Discussion (FGD) dengan isu prioritas yang meliputi pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, pajak, bea cukai, perijinan, pelayanan publik, penegakan hukum, pengadaan barang jasa, kemaritiman, pertanian. Pertemuan ini melibatkan K/L terkait, KPK, masyarakat sipil dan organisasi profesi.

Dari berbagai masukan yang ada, kriteria aksi yang dituangkan dalam Inpres adalah:

  1. aksi terkait erat dengan problem korupsi yang real di masing-masing K/L;
  2. berdampak signifikan terhadap perubahan internal ataupun eksternal;
  3. merupakan suatu percepatan (bukan rutinitas);
  4. merupakan aksi yang belum selesai atau perlu ditindaklanjuti dari aksi yang sebelumnya.

Di dalam Inpres No. 7 Tahun 2015 terdapat 96 Aksi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Masing-masing Aksi PPK tersebut diuraikan secara detil dan terperinci dengan ukuran keberhasilan.

 

Aksi-aksi yang terdapat dalam Inpres No. 7 Tahun 2015 antara lain:

  1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalisir human interaction dan reformasi layanan pada sektor perijinan di pusat maupun daerah yang meliputi:

 

  • Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah dan jenis perizinan di tingkat pusat
  • Pengembangan sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi
  • Perbaikan tata kelola penerbitan perizinan usaha perikanan
  • sistem perizinan online untukusaha angkutan penumpang maupunbarang dengan fokus pada modatransportasi penyeberangan dan laut

 

  • Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
  • Transparansi layanan pertanahan
  1. Perbaikan di sektor pajak dan bea cukai, yang meliputi:

-          Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah

-          Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu

-          Penyempurnaan sistem teknologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak

  1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mekanisme pengadaan barang dan jasa antara lain melalui e procurement, penguatan unit layanan pengadaan, publikasi rencana umum pengadaan serta mendorong penerapan whistle blowing system
  2. Proses penegakan hukum, yang meliputi:

-          Peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum

-          Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat

-          Publikasi status penanganan perkara oleh Kepolisian dan Kejaksaan

-          Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu disemua lembaga penegak hokum

-          Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-          Database yang dipublikasikan terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganan perkara serta proses penanganannya

-          Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Aparat Penegak Hukum dalam penangan perkara tindak pidana korupsi

-          Peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta koordinasi dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan

-          Transparansi proses pengangkatan pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian dan Kejaksaan

-          pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis antara PPATK dengan instansi terkait

 

  1. Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, difokuskan pada:

-          Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

-          Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah

-          Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah

-          Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

-          Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu

-          Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah