Presiden Joko Widodo Terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pem

Kementerian PPN/Bappenas menjadi tuan rumah peluncuran Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Selasa (26/5). Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan jajaran pemerintahan lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan tindakan penegakkan hukum.

“Membangun sistem yang baik, efektif, menurut saya akan banyak mengurangi korupsi,” ungkap beliau. Sistem dengan tingkat akuntabilitas tinggi seperti e-budgeting, e- procurement, e-catalogue, e-purchasing, serta pajak online dinilai mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan.

Pada 2015, total pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN mencapai Rp 2650 triliun. Presiden Jokowi menyebut jika ditangani secara profesional dengan sistem pengawasan yang baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), maka negara berpotensi menghemat 30 persen anggaran atau sekitar Rp 795 triliun.

Presiden Jokowi mengamanatkan 96 aksi pencegahan korupsi dan penegakkan hukum atas kasus korupsi yang harus diselesaikan kementerian/lembaga pada 2015. “Mari kita selamatkan uang rakyat untuk kembali pada rakyat,” papar beliau.

Menteri Andrinof menegaskan pencapaian aksi akan dilaporkan per triwulan. Fokus pengawasan tak hanya pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Capaian tiap aksi akan dimasukkan ke sistem online kemudian akan diverifikasi sesuai data yang disampaikan. Analisis verifikasi juga melihat fakta berguna tidaknya suatu aksi untuk masyarakat. “Pemerintah melaksanakan langkah signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkas beliau.