• Galeri Foto
Piranti Anti Korupsi

Berikut adalah suatu daftar peranti anti korupsi yang dapat diadopsi oleh K/L dan Pemda dalam rangka mengimplementasikan Stranas PPK. Daftar ini tidak membatasi diadopsinya peranti anti korupsi lainnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi K/L dan Pemda dalam upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

  1. Profil assesment, di dalamnya meliputi pelaksanaan rekrutmen, ?mutasi, dan promosi yang ditempuh berdasarkan kompetensi dan integritas dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia.
  2. Citizen’s charter, yaitu itikad menetapkan komitmen atas layanan publik yang disediakan oleh instansi bersangkutan dengan merespon terhadap tanggapan dan masukan masyarakat.
  3. Kode etik, merupakan pedoman yang memuat ketentuan- ketentuan yang menunjukkan komitmen instansi bersangkutan dalam pemberantasan korupsi.
  4. Mekanisme kontrol sosial, dengan adanya mekanisme yang mengedepankan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat didorong untuk bekerja secara lebih efisien, baik dalam konteks waktu maupun biaya.
  5. Mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi, memberikan jalur akses dokumen-dokumen, kecuali yang dirahasiakan, agar masyarakat dapat turut mengawasi kerja dan kinerja pemerintah.
  6. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi bersangkutan dalam pelayanan publik atau penegakan hukum.
  7. Mobilisasi masyarakat sipil melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyakarat, dengan cara mendiseminasi perilaku yang diharapkan datang dari pemerintah (pada umumnya) atau pejabat (pada khususnya) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan publik.
  8. Pakta integritas, merupakan suatu pakta formal yang berisi komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas juga dapat diimplementasikan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan kontraktor dan pihak-pihak terkait.
  9. Pengaturan konflik kepentingan, di mana pejabat bukan hanya diwajibkan untuk mengungkap kepentingan pribadinya ketika timbul konflik kepentingan, melainkan juga harus memastikan bahwa tindakan yang diambilnya memang untuk meniadakan konflik tersebut. Absennya konflik kepentingan juga dapat menjadi prasyarat bagi pengisian jabatan tertentu.
  10. Penggunaan insentif positif untuk memperbaiki budaya dan motivasi pegawai, antara lain ditempuh dengan cara meningkatkan remunerasi/kompensasi. Selain itu bisa juga dengan memperbaiki status profesional, ketahanan lahan pekerjaan (job security), dan kondisi kerja. Secara umum, insentif positif dapat mencegah dan memberantas korupsi.
  11. Penguatan lembaga yudisial, melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas hakim yang amat penting untuk memberantas korupsi. Caranya antara lain dengan pelatihan hakim, implementasi kode etik hakim, transparansi proses persidangan, transparansi harta dan penghasilan hakim, serta pengaturan penugasan hakim pada kasus korupsi sedemikian rupa sehingga sulit bagi pihak luar memprediksi atau memengaruhi hakim mana yang akan ditempatkan untuk suatu kasus tertentu.
  12. Penguatan Pemerintah Daerah, sejumlah elemen strategi anti korupsi direncanakan di level pusat, namun agar efektif, diperlukan implementasi di daerah. Ada pula elemen anti korupsi, yang baik perencanaan maupun implementasinya, sepenuhnya diselenggarakan di daerah. Peranti ini, dengan demikian, selain penting untuk membantu perencanaan dan pembuatan keputusan yang cocok dengan kebutuhan di daerah terkait, sekaligus juga dapat memfasilitasi integrasi perangkat yang digunakan di tingkat daerah secara vertikal (dengan program nasional) maupun horisontal (dengan program daerah lain). Perangkat ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah.
  13. Pengurangan kompleksitas prosedural, adalah penataan ulang administrasi dengan tujuan memangkas prosedur administratif dan penjelasan wewenang. Selain agar dapat mempersempit peluang bagi terjadinya korupsi, hal ini bertujuan pula untuk meningkatkan transparansi, integritas, pelayanan, serta mengurangi biaya.
  14. Perlindungan bagi whistle blower dan justice collaborator, penting untuk mendorong pengungkapan tipikor.
  15. Proses pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa berbasis TI, akan memperkecil interaksi antar manusia yang ujung-ujungnya mempersempit peluang terjadinya tipikor.
  16. Transparansi serta penyingkapan aset dan penghasilan, pelaksanaannya dilakukan secara efektif agar menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar.?
  17. Uji integritas, dilakukan secara mendadak dengan mengondisikan suatu situasi tertentu tempat pegawai yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk melakukan tipikor. Melaluinya, dapat dimungkinkan untuk tahu apakah seorang pegawai negeri sipil atau unit pemerintah terlibat praktik korupsi atau tidak. Uji integritas juga bertujuan untuk meningkatkan rasio tertangkapnya pelaku agar menimbulkan efek deteren (.)