Pelaksanaan Strategi Pemberantasan Korupsi 2013 Belum Memuaskan

Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) hingga tahun 2013 belum memuaskan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai program Stranas PPK periode 2004 maupun kebijakan jangka panjang dan menengah pada tahun 2012-2013 belum memberikan hasil maksimal.

Program yang diselenggarakan pada 44 instansi pemerintah, 251 aksi dan 374 sub-aksi belum berdampak pada peningkatan persepsi baik terhadap korupsi di Indonesia.

" 2012-2013 CPI Indonesia stagnan pada posisi 32 dalam basis poin 100," ujar Ibrahim Fahmi Badoh anggota Koalisi Masyarakat Sipil, pada Indonesia Anti-Corruption Forum, di Double Tree Hotel, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).

Selama masa kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dinilai lambat dalam menyikapi beberapa insiden yang berhubungan dengan korupsi. Hal ini juga membuat komitmen Presiden SBY dalam program anti korupsi diragukan oleh banyak pihak.

Anggaran yang minim dan tidak adanya pelembagaan unit pencegahan dan pemberantasan korupsi di masing-masing lembaga juga membuat program stranas PPK Presiden SBY tidak mampu mengkoordinasikan semua lembaga untuk memberantas korupsi secara sistemik. "Dalam proses perencanaan aksi stranas di tingkat pusat maupun daerah pelibatan masyarakat masih sangat minim," tambah Fahmi.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menambahkan perlu dilakukan pemetaan yang lebih mendalam agar usulan Aksi PPK yang diajukan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah lebih mengarah pada penyelesaian berbagai akar korupsi di internal Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah sendiri.

"Pesan bagi pemerintahan selanjutnya bahwa siapapun presidennya jika sudah memiliki program makro anti-korupsi mereka harus memperkuat masing kementerian/lembaga untuk melihat diri sendiri," ujar Fahmi (.)