• Galeri Foto
Latar belakang

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif.

Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikad pemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsipun terbentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. dimana Presiden mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Tahun 2004-2009. RAN-PK 2004-2009 diharapkan menjadi acuan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam memberantas korupsi yaitu dengan menekankan upaya-upaya pencegahan dan penindakan, serta pedoman bagi pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi.

Di tingkat kebijakan pemerintah, berlangsung dinamika menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; sementara di sisi lain, masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini bukan saja telah diakomodasi dalam RAN PK Tahun 2004-2009, sejumlah daerah bahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) secara swakarsa. Pantaslah kiranya jika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (gap analysis study). Hasil kajian menunjukkan bahwa, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, khususnya bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.

Tak kurang, Transparency International (TI) pun setiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia -kendati mengalami peningkatan terbesar di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), per tahun 2011, masih terbilang rendah: 3,0 dari nilai maksimal 10. Pada tahun 2014, ditargetkan sejumlah peningkatan yang terukur, terjadi yakni antara lain; (1) pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK, serta (2) penyelesaian 100 persen rekomendasi hasil review pelaksanaan Bab III dan Bab IV UNCAC sebagai alat ukur keberhasilan pemberantasan korupsinya.

Demi menjawab target 2014, pada bulan Mei 2011 Presiden memaklumatkan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 diteruskan dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yaitu pada bulan Desember 2011. Melaluinya, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum. Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Inpres No. 9 Tahun 2011 dan Inpres No. 17 Tahun 2011 diharapkan menjadi bagian pertama dan kedua dari rangkaian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK) yang akan diselenggarakan tahunan.

Pelaksanaan berbagai dokumen nasional pemberantasan korupsi yang telah disebutkan sebelumnya menemui banyak kendala dalam prakteknya, yang paling nampak adalah belum sinerginya aksi yang dilakukan antara. Salah satunya, pelaksanaannya oleh Kementerian/Lembaga maupun daerah. Ini berdampak pada hasil dari kegiatan yang tidak optimal. Agar apa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga atau daerah menjadi sebuah upaya yang efektif dan mampu bergerak secara masif, kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014. Perpres ini secara jelas menguraikan tentang mekanisme penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang harus dilakukan setiap tahun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, lengkap dengan indikator capaian yang nantinya juga akan menjadi bahan laporan kepada Presiden, termasuk untuk disampaikan dalam forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference of the States Parties) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

Untuk menyusun Stranas PPK, dilakukan dengan melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Di dalamnya dilibatkan secara aktif pelbagai pemangku kepentingan, dari elemen pemerintah hingga masyarakat madani. Di samping untuk menguatkan rasa memiliki (ownership) pada program termaksud, upaya semacam ini penting untuk memungkinkan terselenggaranya aksi PPK menuju arah yang telah disepakati bersama dengan hasil semaksimal mungkin (.)

 disarikan dari pointer latar belakang Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK 2012-2025