Korupsi Menggerus Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah

Pengantar

Isi pidato kenegaraaan yang disampaikan Presiden Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2012 lalu memuat sejumlah prioritas nasional dan isu strategis. Salah satu yang patut disebut di sini adalah peningkatan daya saing melalui perbaikan iklim investasi; percepatan pembangunan infrastruktur; peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi; dan penciptaan kesempatan kerja (khususnya tenaga kerja muda). Langkah-langkah terobosan pun telah dituangkan dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

 

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia (sebagaimana pula muncul dalam hasil studi Tata Kelola Ekonomi Daerah/TKED KPPOD). Rencana pemerintah tersebut disertai peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

 

Pertanyaan yang menarik kemudian adalah: apakah peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastuktur selama ini mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur tersebut? Guna menjawab pertanyaan tunggal nan besar itu, KPPOD mencoba melakukan studi di 41 kabupaten/kota untuk menguji sejauh mana peningkatan anggaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur (contoh kasus: jalan-jembatan-irigasi) dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada, serta melihat bagaimana pengaruh korupsi terhadap kualitas tata kelola infrastruktur itu.

 

Temuan Pokok

Peningkatan anggaran daerah tidak mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.

Dalam kurun waktu 2007 dan 2010 anggaran belanja Pemda di kabupaten/kota di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur berkisar antara 11% - 13%. Namun ternyata peningkatan pada sisi anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur (khususnya jalan), bahkan malah semakin tinggi tingkat kerusakannya. Pada tahun 2007, panjang jalan kabupaten/kota dengan kualitas rusak-parah mencapai 24,9% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 44.4%. Hal ini membuktikan: peningkatan investasi publik untuk infrastruktur ternyata tidak produktif bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi! Hal ini, dalam temuan kami, disebabkan karena adanya faktor korupsi yang memperburuk kinerja investasi tersebut. Korupsi tersebut biasa dilakukan oleh pelaksana proyek yang menyuap pejabat publik dengan adanya komisi balas jasa dari pemenangan tender proyek infrastruktur fisik sehingga menorbankan mutu infrstruktur yang dibangun.

 

Korupsi menyebabkan peningkatan belanja Pemda di sektor infrastruktur.

Hal ini mengindikasikan adanya penggelembungan nilai proyek pemerintah yang termuat dalam mata anggaran APBD, dan kemudian dijadikan sebagai sumber dana yang korupsi.  Modus seperti ini dikategorikan ke dalam grand corruption atau political corruption, yakni korupsi yang dilakukan pada level pengambilan kebijakan (penetapan besaran anggaran) yang dilakukan elite politik lokal. Proses penetapan anggaran yang “koruptif” inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran infrastruktur--bukan karena meningkatnya permintaan/kebutuhan akan infrstruktur.

 

Korupsi yang terjadi pada birokrasi pemerintah merupakan akibat dari adanya tawar-menawar politik yang terjadi pada badan legislatif dan eksekutif daerah. Selain itu, peningkatan anggaran juga terjadi sebagai dampak dari ekspektasi dari birokrat di daerah untuk mendapatkan keuntungan dari proyek infrastruktur. Hal ini tercermin dari peningkatan anggaran belanja pemerintah pada tahun-tahun berikutnya yang optimum dengan tingkat kemampuan menyuap oleh para manajer proyek. Dalam konteks itu, kami mencatat bahwa peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan perencanaan proyek infrastruktur, dapat menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kolusi dalam pembengkakan anggaran. Sayangnya, pada kenyataannya peran masyarakat dalam perumusan dan penetapan anggaran masih sangat minim (kalau pun ada lebih sebatas formalitas).

 
Peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tak mampu meningkatkan kualitas jalan.

Praktik korupsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan peningkatan besaran anggaran, namun tidak mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Penerapan e-procurement memang bisa menajdi salah cara untuk mengurangi praktik korupsi, namun peluang korupsi masih dapat terjadi dengan lemahnya sistem pengawasan pengerjaan proyek infrastruktur. Korupsi yang terjadi dalam konteks ini biasa terjadi pada tahap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, dimana aparat birokrasi pengawas pekerjaan mencoba mencari rent seeking dari pelaksanaan proyek. Dalam hal ini peluang korupsi atas proyek infrastruktur jalan dapat terjadi walaupun daerah telah menerapkan sistem e-procurement, yakni dengan adanya kesepakatan tidak tertulis antara calon pemenang penawaran proyek dengan birokrat. Pengurangan spesifikasi khusus merupakan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kepastian memenangkan proyek tersebut. Pada keadaan dimana e-procurement telah diterapkan, korupsi terjadi melalui persekongkolan harga penawaran yang diajukan pihak penawar (bidder) dengan aparat pemda. Biaya kolusi ini kemudian diperhitungkan sebagai ongkos produksi.

 

Tindak Lanjut

Metode pengawasan terhadap proses penawaran proyek pemda yang melibatkan pihak ahli di luar struktur birokrasi pemerintah diperlukan untuk pencegahan korupsi pada proses pengerjaan proyek. Pemda dapat membentuk Tim Adhoc berisikan para ahli dari pihak ketiga non-pemerintah. Audit terhadap proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebaiknya juga dilakukan pada saat proses pengerjaan proyek tersebut dilakukan sehingga dapat meminimalisir peluang-peluang kecurangan yang dapat menjadi peluang korupsi.

 

Pada keadaan dimana e-procurement belum diterapkan di suatu daerah, serta di mana pengawasan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi juga belum efektif, maka menggerakan partisipasi masyarakat sipil (termasuk Media, Kampus dan LSM) dalam pengawasan proses penawaran proyek infrastruktur Pemda merupakan langkah yang mesti dilakukan.


Bukti menunjukan: daerah yang telah menerapkan e-procurement cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat sipil yang cukup tinggi, dan sebaliknya yang terjadi pada daerah yang belum menerapkan e-procurement.Peningkatan peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan perencanaan dan pengerjaan proyek infrastruktur dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih formal, bila suatu daerah belum menerapkan e-procurement.

 diambil dari Press release acara Diskusi Publik USAID-KPPOD-SEADI, Senin 17 September 2012


Show All