Focus Group Discussion Pemberian Insentif Atas Kinerja anggaran Kementerian dan Lembaga

Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN TA 2017 pasal 17 mengamanatkan bahwa "Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian negara/lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan." Menindaklanjuti hal tersebut saat ini sedang disusun draft PMK tentang Tata Cara Pemberian lnsentif atas Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2017. Pembahasan yang masih berkembang saat ini adalah tentang kriteria pemberian insentif atas kinerja anggaran Kementerian dan Lembaga. terdapat beberapa variabel yang memungkinkan untuk dapat dijadikan dasar penilaian pemberian insentif atas kinerja penganggaran Kementerian dan Lembaga.  Dari sisi pelaksanaan, spending review yang telah dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan terhadap efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga dalam mencapai outputnya apakah memungkinkan juga untuk dapat dijadikan salah satu variabel dalam pemberian insentif atas kinerja penganggaran Kementerian dan Lembaga. Dalam Selain variabel dari sisi keuangan, salah satu usulan pemberian insentif tersebut berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga dalam pencegahan tindak pindana korupsi. Hal ini sejalan dengan lnstruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017 yang mengamanatkan agar dilakukan aksi Penguatan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan sistem insentif dan disinsentif keuangan. Sehingga kami berharap para narasumber yang hadir akan dapat memberikan gambaran survey-survey yang telah dilakukan terhadap Kementerian dan Lembaga yang memungkinkan dapat dijadikan salah satu indikator dalam pemberian insentif atas kinerja anggaran Kementerian dan Lembaga.


Show All